newssportsaz_0q4zf1
Jayapura, 18 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta stabilitas keamanan di Papua terus dijaga agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut AHY, keamanan memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan jalan, jembatan, perumahan serta berbagai fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan dapat menjalankan tugas dengan aman di berbagai wilayah Papua. Kondisi geografis yang sulit membuat pembangunan di kawasan tersebut sudah menghadapi tantangan besar sehingga persoalan keamanan tidak boleh menambah hambatan. Stabilitas juga diperlukan agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung tanpa gangguan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unsur keamanan dinilai perlu terus diperkuat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam rangkaian kunjungan kerja dan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur serta konektivitas bersama para kepala daerah di Tanah Papua. Pertemuan membahas kebutuhan pembangunan di enam provinsi dan 42 kabupaten serta kota yang memiliki karakter geografis berbeda. AHY menilai setiap wilayah membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah pusat juga ingin mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan gubernur, bupati dan wali kota. Persoalan konektivitas menjadi salah satu perhatian karena masih terdapat daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Transportasi laut dan udara perintis karena itu tetap memiliki peranan strategis dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik.
AHY menegaskan pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada pembukaan jalan dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan layak, sanitasi, drainase dan listrik juga perlu diperkuat karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pemerataan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan dengan daerah lain. Pemerintah juga melihat peningkatan konektivitas sebagai salah satu cara membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Jalan yang lebih baik dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses menuju pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pembangunan tersebut membutuhkan situasi yang aman agar proyek dapat diselesaikan dan kemudian dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Aspek keamanan menjadi semakin penting terutama bagi proyek yang berada di wilayah dengan kondisi geografis berat dan memiliki potensi gangguan. Pekerja konstruksi, tenaga teknis serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar proyek membutuhkan jaminan keselamatan selama pembangunan berlangsung. AHY menekankan pemerintah serius memberikan perlindungan kepada mereka yang menjalankan tugas membangun berbagai fasilitas di Papua. Pengamanan tetap perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah juga membutuhkan komunikasi dengan masyarakat lokal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun.
Selain persoalan keamanan, pemerintah menghadapi tantangan tata ruang dan status lahan yang dapat menghambat pelaksanaan sejumlah proyek. AHY menyoroti adanya tumpang tindih tata ruang serta ketidakjelasan status tanah yang membutuhkan penyelesaian sebelum pembangunan dapat dilanjutkan. Persoalan tanah adat menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hak masyarakat setempat. Pemerintah berencana melakukan pengawalan terhadap persoalan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Penyelesaian diharapkan dilakukan dengan memperhatikan aturan sekaligus kepentingan masyarakat yang terdampak. Kepastian tata ruang dan status lahan dinilai sama pentingnya dengan keamanan dalam memberikan kepastian terhadap pelaksanaan proyek.
Pemerintah menempatkan pembangunan Papua sebagai bagian dari agenda pemerataan agar masyarakat di wilayah timur Indonesia memperoleh akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar yang semakin baik. AHY menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sebagai satu tim dalam mencari penyelesaian terhadap berbagai hambatan pembangunan. Stabilitas keamanan, kepastian lahan, konektivitas serta ketersediaan infrastruktur dasar menjadi sejumlah faktor yang harus ditangani secara bersamaan. Pemerintah berharap pembangunan dapat membuka keterisolasian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua. Setiap proyek juga diharapkan memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Dengan keamanan yang terjaga dan koordinasi yang kuat, percepatan pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat berlangsung lebih konsisten.
