newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 September 2026 – Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran lebih aktif sebagai inisiator pembahasan isu perubahan iklim dalam forum BRICS. Posisi tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang besar sekaligus menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim. Keanggotaan Indonesia di BRICS dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembahasan yang menghubungkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Indonesia juga mempunyai pengalaman dalam mengelola isu kehutanan, energi, kelautan, serta pembiayaan transisi yang dapat dibawa ke dalam dialog antarnegara anggota. Peran tersebut tidak harus terbatas pada penyampaian komitmen, tetapi dapat diarahkan pada pembentukan program konkret yang memberikan manfaat bagi negara berkembang. Dengan pendekatan itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memperkuat posisi nasional sekaligus memberikan kontribusi terhadap agenda iklim global.
BRICS memiliki posisi strategis dalam pembahasan perubahan iklim karena anggotanya mencakup sejumlah negara dengan populasi, perekonomian, produksi energi, dan kebutuhan pembangunan yang besar. Kebijakan yang diterapkan negara-negara tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap arah emisi global maupun perkembangan teknologi energi bersih. Pada saat bersamaan, banyak anggota BRICS masih menghadapi kebutuhan meningkatkan akses energi, membangun infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kondisi tersebut membuat agenda iklim tidak dapat dipisahkan dari persoalan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Indonesia dapat mendorong pendekatan yang menempatkan transisi energi sebagai bagian dari pembangunan, bukan sekadar kewajiban mengurangi emisi. Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat suara negara berkembang dalam perundingan iklim internasional. Prinsip keadilan menjadi penting agar biaya transformasi tidak memberikan beban yang tidak proporsional kepada negara dengan kemampuan ekonomi berbeda.
Salah satu isu yang dapat didorong Indonesia adalah pembiayaan iklim bagi negara berkembang. Transformasi menuju sistem energi rendah karbon membutuhkan investasi sangat besar untuk membangun pembangkit energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, transportasi bersih, serta infrastruktur adaptasi. Negara berkembang sering menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju sehingga banyak proyek potensial sulit direalisasikan. Melalui BRICS, Indonesia mempunyai ruang untuk mendorong pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. New Development Bank dapat menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan apabila pembiayaan hijau terus diperluas. Kerja sama juga dapat melibatkan investasi swasta dan lembaga keuangan nasional dari masing-masing anggota. Pembiayaan yang memadai akan menentukan apakah komitmen iklim dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata.
Transisi energi menjadi bidang lain yang dapat ditempatkan sebagai prioritas. Indonesia masih membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah mempunyai agenda meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menurunkan emisi dalam jangka panjang. Tantangannya adalah memastikan perubahan tersebut berlangsung tanpa mengganggu ketahanan energi dan kemampuan masyarakat memperoleh energi dengan harga terjangkau. Kondisi serupa juga dihadapi sejumlah anggota BRICS sehingga terdapat ruang besar untuk bertukar teknologi dan pengalaman. Kolaborasi dapat mencakup tenaga surya, hidro, panas bumi, bioenergi, teknologi jaringan, hingga sistem penyimpanan energi. Indonesia dapat mendorong agar kerja sama tersebut disertai transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri negara berkembang.
Selain energi, Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap perlindungan hutan sebagai bagian dari agenda iklim. Kawasan hutan tropis mempunyai kemampuan menyerap karbon sekaligus menjadi habitat keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan masyarakat. Upaya menekan deforestasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta memperbaiki kawasan yang mengalami degradasi dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi kompleksitas pengelolaan hutan yang melibatkan kepentingan ekonomi, masyarakat lokal, perkebunan, konservasi, dan pembangunan. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu bahan yang dibawa dalam kerja sama BRICS. Pertukaran teknologi pemantauan hutan dan sistem peringatan dini kebakaran juga dapat dikembangkan. Kerja sama semacam itu memungkinkan agenda iklim menghasilkan manfaat langsung terhadap perlindungan ekosistem.
Indonesia juga dapat mengangkat persoalan kelautan yang mempunyai hubungan erat dengan perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko kenaikan permukaan laut, perubahan suhu perairan, kerusakan ekosistem pesisir, dan cuaca ekstrem. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, nelayan, sektor pariwisata, serta infrastruktur yang berada di kawasan pantai. Perlindungan mangrove dan ekosistem karbon biru menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai agenda bersama. Indonesia mempunyai kawasan mangrove yang luas sehingga memiliki kepentingan sekaligus pengalaman dalam restorasi dan pengelolaannya. BRICS dapat menjadi forum untuk memperkuat penelitian, pembiayaan, dan pertukaran teknologi dalam perlindungan ekosistem pesisir. Dengan demikian, pembahasan iklim tidak hanya berfokus pada energi dan industri tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Peran sebagai inisiator juga membutuhkan kemampuan Indonesia membangun titik temu di antara kepentingan anggota BRICS yang beragam. Setiap negara mempunyai struktur ekonomi, sumber energi, kondisi geografis, dan prioritas pembangunan berbeda. Sebagian mempunyai ketergantungan besar terhadap energi fosil, sedangkan negara lain memiliki kapasitas energi terbarukan yang berkembang sangat cepat. Perbedaan tersebut membuat kesepakatan mengenai target maupun mekanisme transisi tidak selalu mudah dicapai. Indonesia dapat mengambil posisi yang menekankan kerja sama pragmatis melalui proyek konkret dibandingkan hanya mengejar kesamaan pandangan dalam seluruh persoalan. Pendekatan tersebut dapat dimulai dari bidang yang memiliki kepentingan bersama seperti teknologi bersih, ketahanan energi, adaptasi bencana, dan pembiayaan. Keberhasilan menghasilkan program nyata dapat meningkatkan relevansi BRICS dalam agenda iklim internasional.
Aspek adaptasi juga penting untuk diperjuangkan karena pembahasan iklim global sering memberikan perhatian besar terhadap mitigasi atau pengurangan emisi. Bagi negara berkembang, dampak perubahan iklim telah dirasakan melalui banjir, kekeringan, kebakaran, cuaca ekstrem, perubahan pola tanam, dan ancaman terhadap kawasan pesisir. Penanganan dampak tersebut membutuhkan infrastruktur, teknologi, sistem peringatan dini, serta pembiayaan yang tidak sedikit. Indonesia dapat mendorong BRICS meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sistem mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat. Penggunaan satelit, kecerdasan buatan, pemodelan cuaca, serta pertukaran data dapat menjadi bagian dari kolaborasi tersebut. Kerja sama adaptasi juga dapat menyasar sektor pertanian agar produksi pangan lebih tahan terhadap perubahan kondisi iklim. Agenda ini mempunyai keterkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sehingga manfaatnya lebih mudah dirasakan.
Upaya mengambil posisi lebih kuat dalam isu iklim juga dapat memberikan keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Indonesia selama ini berusaha mempertahankan kebijakan luar negeri yang membuka kerja sama dengan berbagai kelompok negara tanpa bergantung pada satu kekuatan tertentu. BRICS memberikan ruang tambahan untuk memperluas hubungan dengan negara-negara berkembang dan kekuatan ekonomi besar di luar forum tradisional. Namun, keterlibatan tersebut tetap dapat berjalan bersama komitmen Indonesia dalam forum multilateral lainnya. Agenda iklim merupakan salah satu bidang yang memungkinkan kerja sama lintas kelompok karena dampaknya tidak terbatas oleh batas negara. Apabila Indonesia mampu menghasilkan inisiatif yang konkret, posisi sebagai penghubung kepentingan negara berkembang dapat semakin kuat. Hal tersebut juga dapat memperbesar pengaruh Indonesia dalam pembentukan agenda pembangunan berkelanjutan internasional.
Peluang Indonesia menjadi inisiator isu iklim di BRICS pada akhirnya bergantung pada kemampuan mengubah gagasan menjadi program yang dapat diterima anggota lainnya. Indonesia dapat membawa kepentingan mengenai transisi energi berkeadilan, perlindungan hutan dan laut, pembiayaan hijau, transfer teknologi, serta adaptasi perubahan iklim ke dalam pembahasan bersama. Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya deklarasi, tetapi dari investasi, proyek, teknologi, dan kapasitas baru yang berhasil diwujudkan. Kepentingan pembangunan negara berkembang juga perlu tetap menjadi dasar agar agenda iklim tidak menciptakan hambatan baru terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan posisi ekonomi dan geografis yang strategis, Indonesia mempunyai modal untuk memainkan peran tersebut. BRICS pun dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jalur untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara lebih konkret.
