Jakarta, 14 Oktober 2026 – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap pelaku usaha, terutama dalam menghadapi tantangan persaingan ekonomi yang semakin kompleks. Kadin memandang UMKM sebagai salah satu sektor strategis yang membutuhkan pendampingan, akses pembiayaan, serta peningkatan kemampuan manajemen usaha. Melalui pembahasan RUU Kadin, organisasi dunia usaha tersebut mendorong terbentuknya ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
UMKM selama ini memiliki peran besar dalam menopang aktivitas perekonomian Indonesia, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. Keberadaan usaha kecil tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, pertanian, hingga layanan jasa. Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan skala usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan kelembagaan yang mampu memberikan layanan pembinaan secara konsisten. Kadin menilai penguatan peran organisasi dunia usaha dapat menjadi salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Pembahasan RUU Kadin diarahkan untuk memperjelas peran dan fungsi kelembagaan dalam mendukung pengembangan dunia usaha nasional. Penguatan aturan diharapkan dapat membantu membangun koordinasi yang lebih efektif antara pelaku usaha, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait. Dalam konteks UMKM, koordinasi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan tidak berjalan secara terpisah dan memiliki sasaran yang jelas. Dukungan kelembagaan juga dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi mengenai peluang investasi, kemitraan, dan pengembangan pasar. Dengan demikian, penguatan regulasi diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
Salah satu kebutuhan utama UMKM adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kegiatan bisnis. Banyak pelaku usaha memiliki produk yang potensial, tetapi masih membutuhkan pendampingan dalam penyusunan strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas produksi. Pelatihan kewirausahaan dapat membantu mereka memahami perubahan kebutuhan konsumen serta perkembangan persaingan pasar. Kadin diharapkan dapat memperluas perannya dalam menyediakan program pembinaan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor usaha. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara produktif.
Selain peningkatan kemampuan manajemen, akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Keterbatasan modal dapat menghambat pembelian peralatan, pengembangan produk, serta perluasan jaringan distribusi. Pelaku usaha juga perlu memiliki pencatatan keuangan yang baik agar lebih mudah memenuhi persyaratan pembiayaan formal. Melalui penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan, organisasi dunia usaha dapat membantu mempertemukan kebutuhan UMKM dengan berbagai pilihan pendanaan. Namun, dukungan pembiayaan tetap harus disertai pendampingan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
Transformasi digital menjadi aspek lain yang dinilai penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan konsumen melalui perdagangan elektronik dan berbagai platform pemasaran digital. Sistem pembayaran elektronik serta aplikasi pengelolaan usaha juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Meski demikian, tidak seluruh pelaku UMKM memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk menerapkan teknologi tersebut. Karena itu, program literasi digital dan pendampingan teknis diperlukan agar manfaat transformasi dapat dinikmati secara lebih merata.
Kadin juga melihat peluang penguatan UMKM melalui kemitraan dengan perusahaan berskala menengah dan besar. Kerja sama tersebut dapat membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Pelaku UMKM yang mampu memenuhi standar kualitas dan kontinuitas produksi berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih stabil. Namun, pembentukan kemitraan membutuhkan aturan kerja sama yang adil serta mekanisme pendampingan yang jelas. Penguatan kelembagaan melalui RUU Kadin diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan usaha yang saling menguntungkan.
Dalam proses pembahasan regulasi, kepentingan berbagai kelompok pelaku usaha perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. UMKM memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan perusahaan besar, sehingga kebijakan pembinaan harus mempertimbangkan kondisi tersebut. Regulasi juga perlu menghindari penambahan beban administratif yang dapat menyulitkan pelaku usaha kecil. Keterlibatan pemerintah, asosiasi usaha, akademisi, dan perwakilan UMKM menjadi penting untuk menghasilkan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pembahasan secara terbuka diharapkan mampu memperkuat efektivitas aturan ketika nantinya diterapkan.
Dorongan Kadin terhadap RUU Kadin mencerminkan upaya memperkuat fondasi pengembangan dunia usaha Indonesia melalui peningkatan kapasitas UMKM. Penguatan kelembagaan diharapkan dapat memperluas akses pelatihan, pembiayaan, teknologi, serta kemitraan bagi pelaku usaha di berbagai daerah. Meski demikian, keberhasilan regulasi akan sangat bergantung pada kejelasan pelaksanaan dan kemampuan seluruh pihak menjalankan program secara konsisten. Evaluasi terhadap dampak kebijakan juga diperlukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar menjangkau usaha mikro dan kecil. Melalui dukungan yang terarah dan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.






