newssportsaz_0q4zf1Pemilu Serentak Indonesia 2024 digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden–Wakil Presiden sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang meliputi DPR, DPD, dan DPRD di seluruh tingkatan. Anggota MPR dilantik pada 1 Oktober 2024, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih resmi menjabat pada 20 Oktober 2024 Wikipedia. Masa transisi ini menjadi babak awal konsolidasi demokrasi pasca-pemilu menuju tata kelola pemerintahan yang lebih mapan.
Pra-Pemilu: Koalisi & Kampanye
Menjelang pemilu, aktor politik membentuk tiga koalisi besar untuk mendukung pasangan capres-cawapres, diiringi negosiasi sengit antarpartai dan elite politik lokal journal.unas.ac.id. Kampanye dominan dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, namun tak terlepas dari isu politik uang dan penyebaran disinformasi, yang memicu kewaspadaan Bawaslu dan KPU.
Pelaksanaan & Respons Publik
Pelaksanaan Pemilu Serentak berjalan relatif lancar secara logistik, berkat perbaikan sistem e-reporting dan pusat penghitungan suara terdistribusi. Namun, demonstrasi di depan kantor KPU oleh Aliansi Mahasiswa Selamatkan Demokrasi dan kelompok masyarakat yang menolak hasil quick count menggarisbawahi kecurigaan publik terhadap proses perhitungan suara Tempo.co. Aksi protes ini menuntut transparansi penuh data hasil coblosan Tempo.co.
Sengketa Hasil & Putusan MK
Setelah penetapan hasil oleh KPU, sebagian partai dan anggota masyarakat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur skema pemisahan jadwal pemilu serentak menuai kontroversi terkait potensi rekayasa politik di balik perubahan aturan lab45.id. Keputusan ini menegaskan kembali otoritas MK dalam menjaga integritas pemilu.
Pasca-Pelantikan & Aksi Protes 2025
Beberapa bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai kebijakan besar, termasuk rencana pengampunan narapidana sebagai langkah rekonsiliasi nasional AP News. Sementara itu, pada Maret 2025, gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak revisi UU TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil—menandai bahwa pemilu saja tidak menjamin ketenangan politik Wikipedia.
Konsolidasi Demokrasi
Untuk memperkuat fondasi demokrasi, FISIP UI menggelar seminar “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024” dengan narasumber mantan wapres Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya oposisi yang konstruktif dan sinergi pemerintah-parlemen fisip.ui.ac.id. Inisiatif serupa diperlukan secara berkelanjutan guna mencegah fragmentasi politik dan menjaga akuntabilitas publik.
Tantangan & Peluang ke Depan
Meskipun negeri ini mencatat tingkat partisipasi pemilih tinggi, kelemahan partai politik yang masih personalistik dan kurangnya program yang jelas menjadi hambatan konsolidasi demokrasi SAGE Journals. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan literasi politik masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang matang dan tahan uji.
